TINJAUAN PEMEKARAN DOB KAB YAMO, MASYARAKAT ILU ARAK KETUA TIM KOMITE I DPD RI DI ILU

 

foto bersama tim komite DPD RI dan Pemda Puncak Jaya dan TIm pemekaran Kab Yamo di depan masyarakat

Distrik Ilu – Kunjungan yang dilakukan Komite I DPD RI dalam rangka tinjauan lapangan Calon Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Yamo, Kamis, 15 mei 2014 mengambil tempat di lapangan terbuka Distrik Ilu. Rombongan yang tiba disambut oleh Wakil Bupati Puncak Jaya, Yustus Wonda, S.Sos, M.Si, Muspida Kabupaten Puncak Jaya Wakapolres Puncak Jaya, Kompol Yohanes Hadut, Perwira Kodim 1714 Puncak Jaya, Staf Ahli Bupati, Barnabas Yoteni, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Tumiran, S.Sos, M.AP, 11 Kepala Distrik Pemekaran, Ratusan siswa-siswi SD, SLTP, SMU dan SMK Nioga dan masyarakat. Tim didampingi oleh Staf Gubernur Papua Biro Tata Pemerintahan Prov Papua, Gilbert Rafles Yakwart, S.STP. Rombongan yang tiba langsung dikalungkan Kalung anggrek Taring Babi dan Noken yang kosong. Lapangan bandara Ilu yang sudah dipadati oleh masyarakat dari balik-balik gunung telah menunggu dari pagi buta seketika bersorak gembira dan tangis haru saat pesawat

WAKIL BUPATI PUNCAK JAYA BERIKAN BANTUAN KEPADA SMK N NIOGA

Wakil Bupatii beserta rombongan saat melihat-lihat keadaan SMK N nioga

Wakil Bupati Puncak Jaya Yustus Wonda, S.Sos M.Si tegaskan anak – anak muda yang tinggal di pegunungan harus giat belajar dan jauhi pergaulan bebas yang dapat merusak masa depan karena merekalah generasi penerus bangsa yang di harapkan dapat membangun daerah pegunungan khususnya kampung

PEMDA PUNCAK JAYA BERIKAN 26 MOTOR DINAS KEPADA 26 KEPALA DISTRIK

wakil bupati saat menandatangani surat berita acara penyerahan 26 motor dinas kepada 26 kepala distrik

Mempermudah kinerja 26 Kepala Dsitrik di  Kabupaten Puncak Jaya Mulia senin (12/5) dalam apel gabungan PNS yang bertempat di halaman kantor bupati Puncak Jaya, dalam apel gabungan tersebut Wakil Bupati Puncak Jaya Yustus Wonda, S.Sos. M.Si memberikan 26 Kendaraan Dinas berupa kendaraan roda dua kepada 26 Kepala Distrik di Kabupaten Puncak Jaya.

Penyerahan Kendaraan operasional roda dua tersebut dihadiri Asisten I Tumiran S,Sos, M.AP, Plh. Sekda Kabupaten Puncak Jaya Drs. Hendrik Bilanglabi, pejabat eselon II, III dan IV serta  sejumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

Dalam amanatnya Wakil Bupati Puncak Jaya mengatakan sebagai bentuk kepeduliaan Pemerintah Daerah kepada kepala – kepala distrik dalam melayani masyarakat untuk itu Pemerintah Daerah Puncak Jaya memberikan 26 kendaraan operasional guna menunjang kelancaran kegiatan Pemerintahan di tingkat Distrik.

Selain itu Wakil Bupati Puncak Jaya juga mengatakan tujuan dari penyerahan motor kepada 26 kepala Distrik ini ialah untuk meningkatkan kinerja dalam hal pengurusan administrasi serta kepentingan pemerintah kabupaten, distrik dan kampung dan lebih bertanggung jawab dalam mengurus masyarakat di Distrik yang di pimpinnya, sehingga motor yang ada harus digunakan untuk keperluan dinas. untuk itu diminta kepada Kepala-kepala Distrik agar bersunguh – sungguh dalam melayani masyarakat di Distriknya masing – masing.

 “Kendaraan Operasional diberikan harus digunakan untuk kepentingan Distrik, jangan pakai atau kasih orang yang tidak bertanggungjawab, Saya akan beri teguran dan kalau perlu sangsi  kepada kepala Distrik apabila motor yang diberikan hari ini digunakan untuk ojek,”ungkap Wakil Bupati.

Menurut Wakil Bupati Puncak Jaya, dengan adanya pembagian kendaraan dinas ini, dirinya berharap agar para kepala – kepala Distrik, dapat menjalankan tugas dengan baik selalu ada di tempat tugas dan tidak ada lagi alasan untuk tidak ada di tempat tugas karena keterbatasan fasilitas.

Diakhir amanatnya Wakil Bupati Puncak Jaya menghimbau kepada kepala-kepala Distrik agar segera kembali ke Distrikmya masing-masing dan bagi distrik yang dapat di jangkau dengan jalan darat agar kembali ke distriknya wajib menggunakan kendaraan operasional tersebut.(dok.humas puncak jaya)

Penanda tanganan Berita Acara Penyerahan

motor Dinas yang akan di bagikan

Add caption

PEMINDAHAN PAPAN NAMA DWP DAN TP-PKK

Ketua DWP Puncak Jaya Ursulah Wonda, S.KM saat menyerahkan attribut DWP

Apel pagi tanggal 5 mei 2014 yang pimpin oleh Plh Sekda Kabupaten Puncak Jaya Drs. Hendrik Bilanglabi dan di hadiri oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemda Puncak Jaya.

Dalam sambutannya Plh. Sekda Kabupaten Puncak Jaya Drs. Hendrik Bilanglabi menekankan kepada Pegawai – pegawai Negeri Siipil yang ada di Lingkungan Pemda Puncak Jaya agar lebih disiplin lagi disamping itu beliau juga mengatakan menyangkut pemindahan papan nama ini jangan kita berfikir bahwa DWP dan TP-PKK baru saja di bentuk tetapi kantornya saja yang tidak ada sebab  kantor DWP dan TP-PKK yang selama ini di gunakan telah dioberikan untuk dipergunakan sementara oleh Kodim 1714 Puncak Jaya

Seperti diketahui pada bulan januari 2013 atau tahun lalu kodim 1714 Puncak Jaya telah di bentuk namun kantornya belum ada sehingga kantor DWP dan TP-PKK diberikan kepada Kodim untuk dapat dipergunakan sementara sambil menunggu kantor Kodim dibangun.

Untuk itu dengan adanya petunjuk dari Pimpinan sehingga kantor DWP dan TP-PKK dapat mempergunakan Kantor Sekretariat Daerah Sebagai Kantor DWP dan TP-PKK.

Dalam apel pagi tersebut juga diberikan atribut DWP Kepada Kepala Distrik Ilu, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Peridagkop yang selanjtnya akan di pasang di Instansi-instansi tersebut.

Dalam laporannya ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Puncak Jaya mengatakan penetapan pemindahan papan nama ini bukan berarti DWP atau TP-PKK baru di bentuk melainkan kegiatan DWP dan TP-PKK selama ini sudah berjalan, penetapan pemindahan ini di maksudkan karena DWP dan TP-PKK untuk sementara berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Jaya, karena kantor DWP dan TP-PKK sekarang ini dipergunakan sementara oleh Kodim 1714 Puncak Jaya.

“dengan adanya papan nama DWP dan TP-PKK di Halaman kantor Sekretariat Daerah Puncak Jaya bukan berarti kami harus  mempunyai ruangan disini, dimana saja kantor DWP dan TP-PKK di bangun, papan nama DWP dan TP-PKK tetap berada di halan kantor secretariat daerah.”ungkap Ketua DWP Puncak Jaya Ny. Ursula Wonda, SKM

Terdapat 21 SKPD dan 3 Distrik yang telah disiapkan papan nama DWP dan TP- PKK, tujuan dari adanya papan nama ini disetiap SKPD adalah sebagai bukti bahwa ada organisasi DWP di instansi tersebut.

Dengan adanya papan nama ini dengan harapan dapat memberikan semangat bagi pengurus dan anggota DWP untuk melaksanakan program kerja (dok. Humas Puncak Jaya)

DPU KAB. PUNCAK JAYA MULAI MENORMALISASI SUNGAI PASCA BENCANA BANJIR

Banjir yang melanda Mulia kabupaten Puncak Jaya beberapa waktu lalu banyak merusak sarana dan prasana milik Pemerintah dan Masyarakat Termasuk lahan dan rumah masyarakat yang terkena longsor, barang – barang masyarakat serta hewan ternak yang hanyut terbawa arus banjir, Kerugian materi akibat banjir tersebut di perkirakan mencapai 20 Milyard Rupaih.

Sebagai tindak lanjut pasca bencana banjir tersebut dari pihak Dinas Pekerjaan umum mulai membuat saluran drainase pembuangan air dengan talud agar sewaktu – waktu ketika terjadi banjir maka tingkat resiko yang timbul dapat di kurangi.

“Untuk sementara kami menormalisai kali dengan membangun bronjong di pinggiran kali, sebab dengan membangun bronjong di rasa lebih efektif disamping itu biaya yang di keluarkan tidak terlalu banyak dan ketahanannya bisa di jamin”,ungkap Kabid pengairan Dinas Pekerjaan Umum Abdul Manar ST

Ditambahkan aliran air yang dirasa kecil akan dibangun drainase yang lebih besar di sepanjang pinggiran jalan dari kampung Pruleme hingga Kampung Wuyukwi.

Menurut Abdul Manar, ST Akibat bencana banjir tersebut, sekitar 3 kilo meter badan jalan yang mengalami kerusakan, namun yang  lebih parah aliran air di pingir jalan yang banyak mengalami kerusakan termasuk halaman – halaman rumah masyarakat yang mengalami longsor, bagian ini yang sangat sangat prioritaskan untuk segera di bangun pengaman dari pasangan batu yaitu bronjong ini, Untuk sementara kita tetap menggunakan aliran air awal cuman di setiap bibir – bibir sungai di pasangkan bronjong.

Lebih lanjut Paska bencana banjir ini dari pihak DPU sementara mendata total biaya yang dibutuhkan untuk menangani kerusakan – kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, setelah itu baru dibuatkan proposal atau usulan kepada pusat agar dapat diberikan bantuan biaya. (dok Humas Puncak Jaya)